Rencana naiknya harga BBM yang akan dilakukan Pemerintah akhir Mei ini merupakan satu hal krusial yang perlu kita kritisi bersama. Sebagaimana diungkap banyak media, kebijakan menaikan harga BBM bersubsidi sampai dengan 30% terjadi karena adanya defisit APBN sebagai imbas dari naiknya harga minyak dunia yang mencapai angka US$ 125 (minyak mentah yang diperdagangkan di New York dan London). Besarnya subsidi BBM yang dilakukan Pemerintah saat ini berkisar pada angka 200 triliun, dan akan membengkak menjadi 300 triliun jika harga BBM tidak segera dinaikan. Hal inilah yang menyebabkan Pemerintah merasa ‘perlu’ untuk mencabut subsidi BBM dalam rangka menyelamatkan APBN. Kenaikan BBM jelas sangat berpengaruh terhadap kehidupan seluruh rakyat Indonesia, terutama rakyat dengan kemampuan ekonomi menengah ke bawah. Menurut Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Reformasi Pertambangan dan Energi, Pri Agung Rakhmanto, kenaikan BBM sebesar 30% berpotensi mengakibatkan bertambahnya jumlah orang miskin sebesar 8,55% atau sekitar 15.680.000 jiwa. Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang dijanjikan Pemerintah akan diberikan kepada 19 juta rakyat miskin sebagai kompensasi naiknya BBM jelas bukan merupakan suatu solusi bagi masalah ini. Pemberian BLT hanya bersifat sementara dan tidak akan berpengaruh terhadap masyarakat pada jangka panjang. BLT ini pun amat rawan terjadi penyimpangan dalam proses pelaksanaannya, sehingga kemungkinan besar tidak akan mencapai sasaran. Adanya BLT hanya akan melegalisasi kenaikan harga BBM yang seharusnya tidak dilakukan oleh Pemerintah.
Mahasiswa dididik untuk menjadi insan akademis, dimana dia mampu mengkritik dirinya sendiri dan lingkungannya. Karena itu, menanggapi rencana kenaikan harga BBM tersebut, KAMMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia) KOMSAT JOMBANG dengan ini menyatakan:
“Menolak Kenaikan Harga BBM untuk Saat Ini!”
Negara merupakan suatu institusi yang berkewajiban untuk melindungi rakyatnya. Hubungan Pemerintah dengan rakyat dalam masalah BBM bukanlah hubungan profit oriented antara penjual dan pembeli, tetapi hubungan antara pihak yang mengurusi urusan rakyat dengan rakyatnya yang berhak menikmati harta kekayaan milik mereka (dalam hal ini BBM) dengan harga murah. Berkenaan dengan itu, sudah seharusnya segala macam kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah adalah kebijakan yang pro-rakyat, bukan yang lain. Kepentingan rakyat, apalagi dalam masalah vital seperti konsumsi BBM, haruslah menjadi pertimbangan dan prioritas utama Pemerintah dalam mengambil kebijakan. Dalam hal ini, apabila yang menjadi alasan utama naiknya BBM adalah untuk menutupi defisit APBN, maka masih ada jalan lain yang dapat dilakukan tanpa perlu mengorbankan 238 juta rakyat Indonesia dengan pencabutan subsidi BBM..
Berikut adalah opsi-opsi yang KAMMI KOMSAT JOMBANG tawarkan kepada Pemerintah
Jangka Pendek :
1. Efisiensi APBN
Alasan utama penyebab kenaikan harga BBM bersubsidi adalah untuk menyelamatkan APBN dari defisitnya. Namun jika dikritis lebih seksama, ada banyak hal yang dapat dilakukan untuk mengatasinya tanpa perlu menaikan harga BBM. Penghematan belanja negara mulai 10-20%, mulai dari kantor kepresidenan, DPR, Kementrian dan lembaga negara lain, dapat menghemat sampai dengan 20 triliun. Bukankah sekarang dikatakan negeri ini sedang dilanda krisis yang amat sangat, namun jika kita melihat fasilitas dan suasana kantor-kantor Pemerintah, mengapa tidak nampak sedikit pun nada prihatin?!
Masalah BLBI pun jangan sampai di-peti es-kan kembali. Ingat, negara merugi Rp 225 triliun karena dikorup oleh para Konglomerat hitam. Bandingkan angka kerugian negara sebesar 225 triliun pada kasus BLBI dengan besarnya penghematan akibat kenaikan harga BBM yang hanya mencapai nilai 35 triliun saja. 642,86% lebih besar! Mengapa untuk mengatasi masalah defisit anggaran Pemerintah tidak mengusut tuntas kasus BLBI ini, mengadili tersangka atau menyita harta pribadi mereka, dan malah memilih untuk mengorbankan 200 juta rakyat Indonesia?!
Jangka Panjang :
1. Peningkatan produksi minyak harian (lifting) menjadi 1,3 juta barrel perhari
Hal ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi minyak harian dalam negeri yang mencapai angka 1,3 juta barrel per hari. Saat ini, asumsi lifting Pemerintah dalam RAPBN-S 2008 adalah sebesar 927 ribu barrel/hari, sehingga terdapat selisih 300 ribu barrel per hari dari angka konsumsi harian dalam negeri. Hal ini membuat Pemerintah harus mengimpor minyak mentah sebesar jumlah tersebut dan berdampak pada anggaran subsidi BBM di RAPBN-P 2008 sebesar Rp 187 triliun, membengkak dari jumlah Rp 75 triliun pada APBN 2008.
2. Mengefisiensi konsumsi masyarakat dan mengurangi ketergantungannya akan migas
Terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan:
- Mempercepat konversi energi ke energi alternatif seperti gas, batu bara, sel surya, mikrohidro, dan sebagainya sehingga ketergantungan masyarakat akan minyak sebagai sumber energi tidak terlalu tinggi.
- Menggalakan program hemat energi
3. Merevisi dan memperbaiki kontrak-kontrak dengan perusahaan asing dalam sektor minyak yang merugikan negara. Pengalaman buruk pada kasus blok cepu dan blok natuna cukuplah menjadi pelajaran berharga bagi Bangsa ini.
Hentikan pula proses privatisasi BUMN-BUMN kepada perusahaan swasta dan asing, terutama pada sektor-sektor vital kehidupan. Hal itu dapat menyebabkan penderitaan lebih dalam bagi rakyat karena semakin sulitnya mengakses kebutuhan-kebutuhan hidup sehari-hari.
Kenaikan BBM bukanlah hal baru saat ini, pada tahun 2005 pun Pemerintah telah melakukan hal yang sama dengan alasan yang tidak jauh berbeda dengan sekarang. Dilihat dari pola yang berulang, dapat dikatakan bahwa permasalahan ini merupakan masalah yang kompleks dan bersifat sistemik. Karena itu penyelesaiannya pun tidak terbatas pada penyelesaian masalah-masalah cabangnya saja, tetapi juga menyangkut perbaikan sistem di Indonesia, salah satunya adalah dengan menciptakan kemandirian energi dan peningkatan daya beli masyarakat dalam jangka panjang.
BBM bukan masalah utama, sudah saatnya Indonesia bangkit dan menjadi mandiri!
